Connect with us

Digest

Dirjen Bimas Islam Kemenag Perkenalkan Program Unggulannya di PaRD 2025 Mulai dari Zakat Hingga Kemasjidan

Archipelagos.id, Jakarta – Kegiatan Partnership on Religion and Development (PaRD) Leadership Meeting 2025 digelar di Jakarta. Kegiatan ini merupakan forum internasional yang mempertemukan pemerintah, akademisi, dan organisasi berbasis keagamaan untuk membahas peran agama dalam pembangunan berkelanjutan.

Pada kegiatan ini, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kementerian Agama, Abu Rokhmad, mengatakan bahwa agama harus menjadi kekuatan dinamis dalam pembangunan global.

“Agama bukan sekadar urusan pribadi, melainkan kekuatan yang membentuk pembangunan secara lebih luas. Melalui ajaran dan praktiknya, agama mampu menjadi instrumen perdamaian, keadilan sosial, serta kesejahteraan masyarakat,” kata Abu Rokhmad di Jakarta, Senin (3/2/2025).

Melalui kegiatan ini, Abu Rokhmad juga menjelaskan deretan program yang dijalankan Bimas Islam demi mendukung pembangunan berkelanjutan.

Abu menjelaskan, Bimas Islam Kemenag telah menjalankan berbagai program strategis untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Beberapa di antaranya adalah pengelolaan zakat dan wakaf, layanan Kantor Urusan Agama (KUA), serta pemberdayaan masyarakat berbasis masjid.

Dalam forum PaRD 2025, Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk menjadikan agama sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan.

“Kami berharap forum ini dapat menjadi wadah untuk memperkuat kerja sama lintas sektor, berbagi praktik terbaik, dan mengembangkan strategi konkret dalam integrasi agama dengan pembangunan berkelanjutan,” ungkap Abu.

Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat dan Wakaf
Salah satu program unggulan Bimas Islam Kemenag yang diperkenalkan dalam forum ini adalah optimalisasi zakat dan wakaf untuk mendukung kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan.

“Zakat dan wakaf adalah bagian integral dari filantropi Islam yang memiliki dampak besar dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan distribusi yang tepat, dana ini dapat mendukung pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu,” jelas Abu.

Program ini sejalan dengan SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan). Pemerintah berharap, dengan pengelolaan yang lebih optimal, dana keagamaan dapat semakin berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan serta membangun ekonomi berbasis kemandirian umat.

Pembangunan Sosial melalui Layanan KUA dan Peran Masjid
Dalam kesempatan ini, Abu juga menyoroti peran Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di lebih dari 5.900 lokasi di Indonesia.

Abu berpendapat, KUA tidak hanya berfungsi sebagai pencatat pernikahan, tetapi lebih daripada itu.

“Layanan KUA tidak hanya berfokus pada administrasi pernikahan, tetapi juga menjadi pusat edukasi dan pemberdayaan keluarga. Hal ini mendukung SDG 5 (Kesetaraan Gender) dengan melindungi hak-hak perempuan dan memastikan keluarga memiliki fondasi yang kuat,” bebernya.

Masih dalam upaya pembangunan sosial, masjid juga didorong untuk lebih aktif dalam program sosial dan pemberdayaan ekonomi. Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan, konsultasi keagamaan, hingga kegiatan ekonomi berbasis komunitas.

Abu berharap seluruh program dapat dijalankan sesuai dengan rencana. Dalam hal ini pemerintah turut melibatkan organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), Indonesia menunjukkan bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan dalam membangun peradaban yang lebih inklusif.

“Ini adalah upaya Indonesia menjadi contoh dalam menjadikan nilai-nilai agama sebagai solusi bagi berbagai tantangan global, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga penguatan perdamaian dunia,” tutup Abu Rokhmad.


© 2024 Archipelagos Indonesia | Connect to You Great Destination